Awas ! Broker Properti Bisa Kena Denda Rp10 M atau Penjara 4 Tahun, Jika…

Awas ! Broker Properti Bisa Kena Denda Rp10 M atau Penjara 4 Tahun, Jika…

March 1, 2018 0 By admin

Broker atau agen properti sebagai perusahaan perantara perdagangan properti, wajib punya Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) sesuai Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017. Broker yang tidak mematuhi aturan tersebut bisa kena sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda Rp10 miliar. Dasar hukum sanksi tersebut adalah pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi, semua kantor agen properti harus mengikuti atau menaati ketentuan tersebut.

Hal tersebut disepakati dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara PT Bank China Construction Tbk (CCB Indonesia) dan DPP Asosiasi Real Estate Boker Indonesia (AREBI). Penegakan dan penerapan aturan, serta kode etik dalam bisnis jasa pemasaran properti sebagaimana konten Permendag tersebut di atas memang sedang digalakkan oleh AREBI.

Penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak itu diwakili oleh Consumer Asset Division Head CCB Indonesia, Chandra Bachtiar, dan Ketua Umum DPP AREBI, Hartono Sarwono di Equity Tower, Sudirman Central Business District (SCBD)

Kesatu, bekerja sama dengan kantor-kantor agen properti yang telah menjadi anggota AREBI di Indonesia dan telah memiliki SIU-P4.

Kedua, bekerja sama dengan agen properti berkompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Uji Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSPBPI).

“Selain seluruh kantor agen properti menaati ketentuan pemerintah yang berlaku, kami juga ingin profesi ini dijalankan profesional. Sehingga, di mata masyarakat dan pemerintah, profesi agen properti semakin diakui dan bisa dipertanggungjawabkan eksistensinya,” kata Chandra Bachtiar.

Menurutnya, kerja sama antara CCB Indonesia dan AREBI, merupakan momentum tepat untuk menjaring agen properti berkualitas dan bertanggung jawab dalam memberikan referensi atau aplikasi kepada bank.

“Kami (AREBI dan CCB Indonesia) sepakat bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan KPR, dapat memprioritaskan agen properti yang berizin dan berlisensi sesuai ketentuan yang diatur di atas. Yang tidak berizin atau berlisensi, tidak akan mendapat privilege sama dengan yang berizin dan berlisensi,” kata Hartono.

Dalam pandangan Hartono, pertumbuhan jumlah agen properti di Indonesia dari tahun ke tahun terus naik, sehingga diperlukan pengaturan secara baik dan tepat agar profesi ini dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan